 |
| Ilustrasi Ikram Malan Sangaji, Bupati Halmahera Tengah dan Ali Akbar Muhammad Pimpinan Redaksi cogoipa.online |
COGOIPA.ONLINE HALTENG- Dalam rangka menyambut momentum 35 Tahun Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Pimpinan Redaksi cogoipa.online, Ali Akbar Muhammad, berkesempatan melakukan diskusi eksklusif dengan Ikram Malan Sangaji, Bupati Halteng. (26/2025)
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut menyoroti berbagai capaian pembangunan dan visi ke depan untuk Kabupaten Halmahera Tengah. Berikut ini hasil diskusi lengkapnya:
Ali Akbar Muhammad:
Tepat 31 Oktober 2025 merupakan momentum 35 Tahun Halmahera Tengah, bagaimana Anda melihat kondisi pemerintahan saat ini?
Ikram Malan Sangaji (Bupati Halmahera Tengah):
Kalau bicara soal pemerintahan, khususnya birokrasi kita di Halmahera Tengah, memang masih banyak hal yang perlu dibenahi. OPD-OPD kita belum terbiasa bekerja dengan cepat dan cerdas. Mereka sudah lama terjebak dalam sistem yang tidak efektif. Jadi perlu waktu dan dorongan kuat untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan.
Ali Akbar Muhammad:
Program-program pro rakyat di Halmahera Tengah kini mulai dirasakan masyarakat. Bagaimana program-program itu bisa dijalankan di tengah efisiensi anggaran?
Bupati Ikram Malan Sangaji:
Ketika saya pertama kali menjabat sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah, saya melihat APBD kita cukup besar. Tapi anehnya, masyarakat tidak benar-benar merasakan manfaatnya. Padahal sumber dana itu berasal dari bagi hasil sektor pertambangan. Karena itu, saya ubah pola distribusi APBD dari yang berbasis proyek besar ke arah insentif sosial dan proyek desa. Tujuannya agar uang beredar di desa. Dari situlah program-program pro rakyat bisa dijalankan, meskipun dengan efisiensi anggaran.
Berkat itu, kita bisa membiayai pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, rumah layak huni, bantuan untuk ibu hamil, dan program sosial lain yang langsung menyentuh masyarakat.
Ali Akbar Muhammad:
Namun, berbagai riset menunjukkan adanya dampak negatif dari industri pertambangan. Ini tentu butuh intervensi lebih luas dari pemerintah daerah. Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk merespons hal tersebut?
Bupati Ikram Malan Sangaji:
Memang benar, industri pertambangan membawa dampak positif sekaligus negatif. Karena itu, kami sedang menyusun naskah akademis sebagai landasan kebijakan yang ilmiah dan komprehensif dalam menangani dampak negatif pertambangan.
Sebenarnya, kebijakan seperti ini sudah seharusnya dibuat sejak tahun 2018–2020, saat kawasan proyek strategis nasional dan hilirisasi nikel mulai berjalan. Tapi belum ada. Jadi kami sekarang berusaha memperbaikinya agar pengelolaan industri ini benar-benar berpihak pada rakyat.
Ali Akbar Muhammad:
Menarik sekali. Kami sepakat bahwa industri pertambangan tak bisa dihindari, tapi pemerintah daerah memang harus hadir untuk mengontrol dan mengintervensi kebijakan, supaya dampak negatifnya tidak terus-menerus dirasakan rakyat Halmahera Tengah. Selain itu pula agar dampak positifnya bisa dirasakan langsung oleh kaum buruh dan rakyat di Halamhera Tengah.
Bupati Ikram Malan Sangaji:
Saya setuju. Negara dan daerah memang membutuhkan investasi serta industri. Tetapi harus ada upaya pengendalian agar keberadaannya tidak merugikan rakyat, melainkan justru menguntungkan mereka.
Ali Akbar Muhammad:
Bagaimana dengan respon OPD terhadap langkah-langkah yang Anda ambil sejauh ini?
Bupati Ikram Malan Sangaji:
Kami terus memberikan penyadaran kepada seluruh OPD bahwa Pemda bukan hanya pengelola APBD, tetapi juga penyangga utama bagi kehidupan rakyat. Setiap program harus berpihak pada masyarakat, bukan sekadar formalitas anggaran.
Ali Akbar Muhammad:
Lalu, bagaimana respon dari pihak investor dan pengusaha industri pertambangan terhadap langkah-langkah yang Anda lakukan?
Bupati Ikram Malan Sangaji:
Setelah beberapa kali berbincang dengan mereka, saya melihat para pelaku industri pertambangan sebenarnya tidak pernah alergi dengan Pemda maupun rakyat. Hanya saja, sebelum saya menjabat, hubungan antara perusahaan dan pemerintah daerah tidak terbangun dengan baik.
Karena itu, saya ubah posisi Pemda agar mereka kembali percaya. Saya ingin industri pertambangan menjadi bagian dari urusan rakyat, karena mereka telah mengambil sumber daya alam milik rakyat Halmahera Tengah.
Ali Akbar Muhammad:
Terima kasih atas waktu dan keterbukaan anda. Sebagai generasi muda, kami mendukung program-program Anda yang pro rakyat tentu dengan tetap kritis. Jika ada kekeliruan di kemudian hari, kami akan tetap memberikan kritik, karena masih banyak problem di Halmahera Tengah yang perlu intervensi Pemda, karena kami percaya:
“Sahabat politik yang baik dan jujur adalah sahabat yang berani mengkritik. Sahabat seperti itulah yang sungguh ingin melihat sahabatnya tetap berada di jalan yang benar.Berbeda dengan mereka yang memuji terus-menerus, padahal diam-diam ingin menghancurkan.”
Bupati Ikram Malan Sangaji:
Terima kasih juga. Semoga kita semua diberi kesehatan dan umur panjang. Teruslah kritis, teruslah memberikan masukan bagi kami dan seluruh OPD di Halmahera Tengah.(*)