COGOIPA,HALTIM— Rencana audiensi yang dijadwalkan Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Timur sebagai tindak lanjut aksi protes massa justru berakhir tanpa kepastian. Aliansi Pemuda Mabapura menyatakan hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah resmi macet (deadlock) setelah pertemuan selama hampir tiga jam pada Selasa (1/9/2026) tidak menghasilkan satu pun komitmen politik atas 12 tuntutan mendesak warga lingkar tambang.
Sebelumnya, aksi pemboikotan jalan utama yang dilakukan pada 31 Agustus 2026 sempat melumpuhkan mobilitas logistik perusahaan tambang dan aparatur pemerintah. Massa yang mulai berkumpul sejak pukul 05.00 WIT itu menolak perwakilan Camat Kota Maba dan memaksa Bupati Halmahera Timur serta manajemen PT Antam Tbk Group hadir langsung.
Namun, hingga pukul 14.00 WIT, Camat Kota Maba mengonfirmasi bahwa Bupati tidak dapat hadir dengan alasan kesibukan. Sebagai gantinya, pemerintah mengundang perwakilan massa untuk berdialog pada 1 September 2026 guna membahas 12 poin tuntutan.
Sayangnya, audiensi yang digelar di ruang pertemuan tersebut dinilai sia-sia. Perwakilan Pemda Haltim merespons secara normatif dan pasif terhadap tuntutan yang diajukan, mulai dari program pendidikan gratis S1–S3, pemenuhan tenaga medis dan air bersih bersertifikasi, pembangunan infrastruktur jalan hotmix dan flyover, hingga pengesahan Perda terkait Dana Bagi Hasil (DBH) khusus desa terdampak.
Tidak hanya itu, massa juga menyoroti sistem kerja kontrak yang merugikan, tuntutan penyesuaian upah berbasis Kebutuhan Layak Hidup (KLH), hingga pengendalian polusi suara dan baku mutu udara di Mabapura.
Aliansi menegaskan bahwa Mabapura merupakan penyumbang DBH terbesar, namun realitas di lapangan justru bertolak belakang dengan keterbelakangan infrastruktur dan ketimpangan kesejahteraan warga lokal.
Tokoh pemuda Bung Hae Kiyé menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan argumen berbasis data. "Kami tidak ingin sekadar formalitas. DBH harus disalurkan secara proporsional melalui program nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Menanggapi hasil audiensi yang nihil, Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Pemuda Mabapura mengancam akan menutup ruang dialog resmi dan melancarkan aksi pemboikotan total terhadap seluruh aktivitas pertambangan hingga hak-hak dasar masyarakat diakui dan dipenuhi.
Pemda Halmahera Timur hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi terkait kebuntuan komunikasi tersebut. (*)