 |
| Foto Aliansi Mahasiswa Lingkar Tambang |
Cogoipa, Halut-Aliansi Mahasiswa Lingkar Tambang menggelar aksi kampanye dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Aksi tersebut berlangsung di depan Hotel Presiden, Kota Tobelo, Halmahera Utara, Sabtu (2/5/2026).
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang dinilai semakin mahal dan sulit diakses oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka menuntut perhatian serius dari pemerintah dan perusahaan tambang terkait kewajiban bantuan pendidikan.
Koordinator Lapangan (Korlap), Hesbon Djengel, kepada cogoipa.online menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Daerah Halmahera Utara (Pemda Halut) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam membuat kebijakan yang menunjang biaya pendidikan tanpa diskriminasi.
"Pemda Halut seharusnya mendesak PT NHM untuk segera merealisasikan dana pendidikan yang sudah 5 tahun tertunda," ujar Hesbon dalam orasinya.
Hesbon yang juga Ketua Persatuan Mahasiswa Kao Barat (PMKB-Halut) ini menambahkan, Pemda Halut harus lebih tegas menekan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial secara menyeluruh. Hal ini merujuk pada 5 poin yang termuat dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dikelola melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Tak hanya itu, aksi ini juga menyoroti peran figur internal perusahaan. Hesbon menyoroti perlunya pengawalan hak masyarakat oleh karyawan pribumi yang menduduki jabatan strategis, salah satunya Dodi Wirawan Panudu dari Departemen Government Relations & Permitting NHM.
"Kalau orang asli pribumi saja yang punya jabatan strategis kemudian tidak memperjuangkan hak masyarakat, khususnya mahasiswa, alangkah baiknya dicopot saja dari jabatannya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bingkas Kao, Marselino Hayati, menilai bahwa sejak masa pengelolaan Newcrest hingga kini di bawah PT Indotan Halmahera Bangkit dengan Presiden Direktur H. Romo Nitiyudo Wachjo, hak-hak mahasiswa terus diabaikan.
Menurutnya, dokumen Cetak Biru (Blue Print) dan Rencana Induk PPM sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM beberapa tahun lalu dan seharusnya sudah dijalankan, namun hingga saat ini implementasinya dinilai nihil.
Sebagai tindak lanjut, Marselino menghimbau seluruh masyarakat dan mahasiswa lingkar tambang untuk bersatu dan mengkonsolidasikan kekuatan. Ia mengajak elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi lanjutan yang rencananya akan digelar beberapa hari ke depan di Gosowong dan di depan Kantor CSR NHM, Desa Biang.
"Sebagai generasi muda yang pro demokrasi, saya harap seluruh lapisan elemen masyarakat untuk bersatu dan kita akan 'mengayang' Gosowong dalam waktu dekat," pungkasnya.(*)
