 |
| ILUSTRASI |
COGOIPA,HALTENG-Beberapa hari terakhir, media cogoipa.online menurunkan sejumlah tulisan tajam dari dr. Akbar Kapissa Baharsyah, Sp.B-ET, FINACS, yang mengkritik keras kebijakan Direktur RSUD Weda dan manajemen yang dinilai amburadul. Publik pun didorong untuk bertanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi? (23 September 2026)
Kesehatan adalah hak asasi setiap warga negara. Rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan adil bagi semua. Namun, realitas di RSUD Weda justru memunculkan pertanyaan serius.
Dalam tulisannya yang berjudul "Direktur RSUD Weda Harus Menjawab: Mengapa Jasa Pelayanan Januari–Maret Belum Dibayarkan?", dr. Akbar mengungkap persoalan yang kian sulit dipahami. Perhitungan jasa pelayanan untuk Januari, Februari, dan Maret 2026 disebut telah rampung. Namun hingga kini, pembayaran kepada pegawai belum juga diproses.
Padahal, Pemerintah Halmahera Tengah telah menjadikan kesehatan sebagai prioritas, bahkan anggarannya tersedia. Fakta bahwa jasa pelayanan belum dibayarkan menandakan ada problem serius yang mengancam kesejahteraan tenaga kesehatan.
Kritik tak berhenti di situ. Dalam tulisan lain berjudul "Mismanajemen Direktur RSUD Weda: Layanan Prioritas Justru Dikorbankan", dr. Akbar menyoroti kebijakan manajemen yang dinilai tidak berbasis kebutuhan pasien, beban pelayanan, maupun data rujukan. Setiap keputusan tentang perekrutan atau penghentian kontrak dokter spesialis semestinya punya dasar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Direktur RSUD Weda dikabarkan tidak memperpanjang kontrak dokter spesialis bedah dan penyakit dalam dengan alasan efisiensi anggaran. Di saat yang sama, rumah sakit justru memasukkan seorang dokter spesialis THT.
Informasi yang dihimpun cogoipa.online dari sejumlah sumber menyebutkan, Direktur mengurangi dokter bedah yang operasinya banyak. Tak lama kemudian, ia memasukkan kerabatnya sendiri, seorang dokter dari Halmahera Barat yang rekam jejaknya bermasalah di daerah asalnya dengan nol operasi.
Praktik nepotisme seperti ini sangat disayangkan terjadi di RSUD Weda. Jika benar, bukan hanya merusak tata kelola rumah sakit, tetapi juga mengkhianati hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.(*)