 |
| Mahalnya Harga Kesejahteraan Mabapura: Saat Hak Dasar Harus Direbut Lewat Pemboikotan |
Oleh : Syaiful Siawa
Perjuangan gigih Aliansi Pemuda Mabapura akhirnya membuahkan hasil. Setelah dua minggu melancarkan aksi Jilid III, termasuk pemboikotan total dan pendirian posko blokade operasional PT Antam Tbk Group, tuntutan warga lingkar tambang resmi disepakati pada 13 September 2026.
Negosiasi krusial berlangsung dramatis pada pukul 07.30 WIT saat Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, bersama manajemen Antam Group turun langsung menemui massa. Di tengah situasi yang tegang, keteguhan warga berhasil mendorong pihak korporasi menandatangani 13 poin kesepakatan strategis:
Pendidikan dan Kesehatan: Program pendidikan gratis jenjang S1 hingga S3, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penyediaan tenaga medis khusus untuk Desa Mabapura.
Infrastruktur dan Layanan Publik: Pengadaan air bersih berstandar PDAM, penyelesaian jalan hotmix, jaringan komunikasi, penerangan jalan, armada truk sampah, water truck, hingga penataan kawasan wisata Koropon.
Ketenagakerjaan dan Upah: Penghapusan sistem kontrak melalui pengangkatan pekerja menjadi pekerja tetap setelah masa percobaan enam bulan, kenaikan upah buruh berbasis Kebutuhan Layak Hidup (KLH), serta penyesuaian gaji tenaga honorer sesuai UMP.
Regulasi dan Lingkungan: Perancangan Perda Dana Bagi Hasil (DBH) khusus desa terdampak, pembangunan jalan layang jalur tambang site Moronopo, serta pengendalian polusi udara dan kebisingan akibat operasional pada malam hari.
Pembangunan Berkelanjutan: Komitmen terhadap program pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang selama masa operasional Antam di Mabapura.
Pendekatan sekuritisasi yang mengedepankan pengerahan aparat keamanan menuai kritik keras dari tokoh pemuda setempat.
"Kami datang dengan niat baik untuk berdialog soal kesejahteraan, tetapi perusahaan justru menyambut kami dengan benteng TNI dan Brimob. Jangan pernah mengintimidasi warga maupun pekerja yang ikut beraksi. Bagi masyarakat Mabapura, kepentingan tanah kelahiran berada di atas seragam dan jabatan," tegas salah satu tokoh pemuda, Bung Hay Kie, di lokasi.
Kesepakatan bersejarah ini ditandatangani tepat pukul 10.30 WIT dan disaksikan langsung oleh massa aksi. Blokade jalan pun dibuka bersama oleh warga, Wakil Bupati, dan jajaran kepolisian.
Kemenangan ini menjadi bukti bahwa di wilayah lingkar tambang, hak dan kesejahteraan rakyat tidak selalu diberikan secara cuma-cuma oleh korporasi yang lebih mendahulukan profit ketimbang manusia. Hak tersebut harus diperjuangkan melalui konsolidasi dan keberanian.
Penandatanganan dokumen ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pengawalan ketat agar setiap janji di atas kertas benar-benar diwujudkan di lapangan.(*)