DPC SPI Halut Bakal Gelar Dialog Publik Peringati Hari Tani Nasional

COGOIPA.ONLINE HALUT- Dewan Pimpinan Cabang Serikat Petani Halmahera Utara bakal menggelar perayaan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025. (20/09/2025)

Asbar Kuseke selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Petani Indonesia Kabupaten Halmahera Utara, menyampaikan juga turut serta akan memperingati Hari Tani Nasional. 

" DPC SPI Kabupaten Halmahera Utara  memperingati Hari Tani Nasional dengan menyelenggarakan Dialog Publi. Rencananya kami akan menghadirkan akademisi dari Universitas Hen Namotemo. Agenda akan diselenggarakan di Kecamatan Galela Utara" tuturnya

Dalam momen Hari Tani Nasional, DPC SPI Halut juga menyampaikan sikap:

1. Mendesak pemerintah agar mengembalikan tanah petani Galela 2000 ha. Sebagai lahan pengganti, Yang di janjikan oleh PT. GAI. Global agronosa Indonesia. Dari dan pada tahun 1991

2. Selesaikan konflik dan sangketa tapal batas Halut-Halbar.

Tuntutan Pengurus SPI Wilayah Maluku Utara:

" Libatkan SPI Maluku Utara salam Gugus Tugas Reforma Agraria. Kedua Gubernur dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus membuat program, perencanaan dan anggaran reforma agraria. Ketiga buat Perda yang mengatur pelaksanaan reforma agraria"

Tuntutan Pengurus Pusat SPI:

1. Selesaikan konflik agraria yang sedang dihadapi oleh anggota SPI dan yang dialami petani Indonesia 

2. Hutan negara jadi objek TORA, Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dilaksanakan oleh Satgas PKH dijadikan bagian dari obyek TORA

3. Tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan perseorangan skala luas menjadi objek TORA

4. Revisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 untuk kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa

5. Revisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, revisi UU Kehutanan untuk reforma agraria, dan revisi UU Koperasi untuk perwujudan reforma agraria dan kedaulatan pangan, serta pembentukan UU Masyarakat Adat untuk penguatan masyarakat adat

6. Bentuk Dewan Nasional untuk Pelaksanaan Reforma Agraria dan Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Petani

7. Cabut Undang-undang Cipta Kerja (*)