Acara dibuka dengan sambutan Ketua PPMI-Tobelo, Jek Saubani, yang menegaskan komitmen organisasi dalam mendorong kesadaran kritis masyarakat.
"Ini adalah bentuk kontribusi kami untuk memajukan pendidikan dan membuka ruang diskusi tentang isu-isu sosial," ujarnya.
Sambutan dilanjutkan oleh senior PPMI, Arjon Jene, yang mengapresiasi dukungan Pemerintah Desa Ngawet, pimpinan jemaat, serta masyarakat setempat. Kepala Desa Ngawet juga menyampaikan terima kasih atas dipilihnya desanya sebagai lokasi kegiatan dan berjanji akan terus mendukung inisiatif PPMI-Tobelo.
Sebelum seminar dimulai, Frank Malang, salah satu mahasiswa, membacakan puisi kritik terhadap aktivitas pertambangan di Maluku Utara, memantik semangat peserta. Seminar yang dimoderatori oleh Jovita Djamali menghadirkan tiga pemateri:
1. Adrian Putjutju – Menyoroti dampak pertambangan terhadap minat belajar generasi muda. "Banyak pemuda beralih dari kuliah ke kerja tambang, berpotensi memicu krisis SDM. Selain itu, beasiswa kerap dikaitkan dengan kepentingan politik, hanya dinikmati anak pejabat," tegasnya.
2. Rinto Djalali (Anggota DPRD Halmahera Barat)– Mengingatkan ancaman modernisasi terhadap identitas masyarakat adat. "Generasi sekarang mulai kehilangan jati diri karena tidak lagi mengenal bahasa, tarian, dan budaya asli," ujarnya.
3. Endy Djau (Anggota DPRD Halmahera Barai) – Menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan ketimbang pertambangan. "Kita bisa belajar dari Afrika: tambang tidak menjamin kesejahteraan rakyat, hanya menguntungkan elite," paparnya.
Usai pemaparan materi, forum diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat kepada perwakilan DPRD Halmahera Barat yang hadir.
Berdasarkan hasil observasi dan diskusi, PPMI-Tobelo menyampaikan tiga poin aspirasi:
1. Beasiswa– Pemda harus memprioritaskan masyarakat kurang mampu.
2. Krisis Air Bersih – Perlu solusi cepat untuk masalah air di Ibu Selatan.
3. Perlindungan Masyarakat Adat – DPRD dan Pemda harus merancang Perda untuk mencegah perampasan lahan adat oleh perusahaan tambang.
Perwakilan DPRD menyambut baik aspirasi ini dan berjanji membawanya ke dalam pembahasan. Mereka juga mendorong PPMI-Tobelo untuk aktif mengawal isu-isu tersebut, termasuk melalui surat resmi atau hearing.
PPMI-Tobelo berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik di Halmahera Barat dan berencana menyurati DPRD dalam waktu dekat untuk tindak lanjut aspirasi masyarakat.(*)