 |
| Aksi Warga Patani Barat saat Pembukan MTQ |
Pertama: Kelas dan Kekayaan Alam
Halmahera Tengah dan Halmahera Timur adalah dua daerah yang memiliki kekayaan sangat melimpah. Dari kekayaan melimpah tersebut kemudian mulai massif berbagai perusahaan pertambangan. Masuknya berbagai perusahaan pertambangan telah membagi masyarakat menjadi dua kelas: kelas yang memiliki alat produksi dan kelas yang tidak memiliki alat produksi. Kalau dulu kekayaan alam dua daerah tersebut adalah rempah-rempah seperti yang dijelaskan dalam buku Sengketa Rempah, saat ini dua daerah tersebut menjadi rebutan berbagai perusahaan pertambangan.
Pembagian dua kelas yang terjadi pada masyarakat tersebut membuat sebagian orang seperti pengusaha, aparat, militer, politisi, pejabat mendapatkan hasil kekayaan melimpah, sedangkan sebagian masyarakat seperti buruh, petani, masyarakat adat dan rakyat biasa lainnya hidup dalam pemiskinan dan merasakan dampak buruk.
Hal ini juga mendorong individu yang tidak punya pilihan untuk melakukan praktik kekerasan, pencurian, pembunuhan, maupun teror—entah karena dorongan diri sendiri ataupun dorongan dari pihak lain yang memiliki kepentingan atas sumber kekayaan alam yang ada di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Seperti yang dijelaskan dalam buku Republik Kapling karya Prof. Tamrin Amal Tomagola, Guru Besar Universitas Indonesia: "bagaimana kekuatan modal dan negara tidak hanya mengkapling-kapling seluruh negara, tetapi juga memantik api konflik sosial."
Kedua: Ekspansi Kapitalisme Pertambangan dan Akumulasi Kekerasan
Tujuan dari ekspansi kapitalisme pertambangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur hanya untuk mengejar keuntungan. Mereka tak pernah peduli dengan penghidupan masyarakat setempat. Hal ini kemudian mendorong kapitalisme pertambangan untuk menggunakan segala cara dalam meraup akumulasi.
Selain itu, hal ini mendorong individu tertentu—entah itu warga, negara, bahkan aparat—menjadi jahat dengan perilaku yang menyimpang. Orang-orang seperti itu kemudian dengan berani melakukan praktik kejahatan, kekerasan, bahkan pembunuhan untuk mendapatkan keuntungan. Praktik kejahatan tersebut menjadi bisnis yang menggiurkan.
Dalam konteks daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, hal ini dilakukan untuk menyingkirkan kaum petani dari alat produksinya, dalam bentuk teror dan pembunuhan. Ini juga akan sejalan dengan perluasan pusat-pusat komando aparat keamanan dengan dalil keamanan.
Jamil Salmi dengan pendekatan ekonomi-politik kekerasan menuliskan bahwa kepentingan ekonomi (akumulasi modal) berbanding lurus dengan akumulasi kekerasan: perbudakan, rasisme, perang, kelaparan, dan kejahatan yang tak terungkap.
Praktik ekspansi kapitalisme pertambangan ini dalam sejarahnya akhirnya menciptakan kekerasan. Pada PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang mengeksploitasi kandungan emas di perut bumi Halmahera Utara, praktik kekerasan sudah tercium dari tahun 70-an. Namun pasca kerusuhan agama tahun 1999, perusahaan tersebut beroperasi secara terbuka.
Eksploitasinya secara terbuka tentu membawa dampak pada keberlangsungan hidup orang lokal di sekitar wilayah tambang, terutama kehidupan Suku Kao dengan adanya pengkaplingan dan perampasan lahan serta hutan, hingga terjadi penembakan terhadap seseorang bernama Rusli Tungkapi.
Ketiga: Wajah Negara yang Gagal
Pembunuhan dan teror yang terus berulang kali di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur menunjukkan wajah negara sebenarnya. Bahwa melalui aparatusnya, negara lamban mengungkap malapetaka tersebut. Hal ini menunjukkan secara terang-terangan bahwa negara gagal mempromosikan keadilan dan kesetaraan.
Dalam kasus-kasus yang dilakukan oleh rakyat biasa, mereka cepat sekali dikriminalisasi oleh aparat. Namun dalam kasus pembunuhan dan teror yang berkelindan dengan ekspansi kapitalisme pertambangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, kasus susah diungkapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pembunuhan dan teror ini sudah pasti melibatkan kepentingan besar. Seperti yang terjadi pada Salim Kancil di Banyuwangi, berbagai pembunuhan di Papua, dan berbagai pembunuhan di wilayah kawasan industri ekstraktif.
Keempat: Mutasi Kontradiksi dan Musuh Semu
Pembunuhan dan teror yang berulang dan tak pernah diungkap oleh negara melalui aparat hukumnya memperlihatkan secara jelas bahwa negara sengaja memelihara praktik kejahatan kemanusiaan tersebut. Dalam tulisan Materialisme Historis Dialektika, ini disebut mutasi kontradiksi: mengaburkan musuh sebenarnya masyarakat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur terkait praktik kekerasan dan kejahatan sistemik yang berasal dari ekspansi kapitalisme pertambangan.
Masyarakat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dibuat memusuhi OTK (Orang Tak Dikenal). Padahal pembunuhan dan teror yang terjadi itu berasal dari sistem kapitalisme itu sendiri—dalam pengertian ekspansi kapitalisme pertambangan yang beriringan dengan pembunuhan dan teror.
Kelima: Sejarah Impunitas dan Mutasi Kontradiksi di Indonesia
Praktik kekerasan atau impunitas dalam sejarah Indonesia bisa kita lihat pada tahun 1965, hampir sejuta orang tak bersalah dibantai. Setelah rezim Orde Baru berdiri, masuklah PT. Freeport di Papua. Pada tahun 1973, kita mengenal peristiwa Malari—penolakan terhadap masuknya modal Jepang berujung pada penangkapan dan pembunuhan berbagai aktivis. Malari adalah buah dari kepentingan militer untuk meraih simpati terhadap Presiden Soeharto, alias perpecahan di dalam tubuh militer yang kemudian menunggangi gerakan protes atas masuknya modal Jepang.
Tahun 1998, banyak aktivis yang diculik dan dibunuh. Hal ini dilakukan oleh aparat negara dengan alasan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Walau harus berhadapan dengan praktik kekerasan demikian, Soeharto berhasil dijatuhkan oleh gerakan anak muda serta memaksa negara untuk mencabut dwifungsi ABRI, alias dilarang berpolitik dan mengisi ruang publik.
Keenam: Ekspansi Kapitalisme di Tengah Krisis Global
Dalam analisis ekonomi politik, di tengah krisis kapitalisme global saat ini, ekspansi kapital merupakan cara yang ampuh untuk menyelamatkan krisis tersebut. Ekspansi kapitalisme ini beriringan dengan perang, teror, pembunuhan, kekerasan, dan praktik impunitas lainnya.
Hal ini yang terjadi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Ekspansi kapitalisme pertambangan ini beriringan dengan kepentingan militer, elit politik, dan konservatisme. Hal ini juga berkelindan dengan praktik kekerasan, pembunuhan, dan teror.(*)
Penulis: Ali Akbar Muhammad (Warga Biasa Weda)
Tags:
ESSAY & OPINI