 |
| Protes PPPK di Depan Kantor Walikota Tidore Kepulauan |
Cogoipa, Tikep- Dikutip
dari facebook Zulfikar
Saman, kabar mengejutkan datang dari Kota Tidore Kepulauan, Maluku
Utara. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, secara terbuka menyatakan
bahwa kemampuan keuangan daerah saat ini tidak lagi memungkinkan untuk membayar
gaji seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang
berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. (06
Juli 2026)
Pernyataan tersebut
langsung memicu gelombang penolakan dari ribuan PPPK yang terdampak. Dalam mereka menyatakan keberatan secara resmi dan
mengancam akan memboikot seluruh aktivitas perkantoran apabila kebijakan
dirumahkan (furlough) benar-benar diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot)
Tidore Kepulauan.
"Kami meminta
kejelasan dan solusi yang berpihak pada nasib ribuan keluarga. Jika pemkot
tetap memaksa, maka kami tidak akan tinggal diam," ujar salah satu perwakilan
PPPK yang enggan disebutkan namanya.
Kebijakan ini
menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemutusan hubungan kerja secara massal
merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi defisit anggaran, atau masih ada
alternatif lain yang lebih bijaksana? (*)