Krisis Ekonomi di Era Prabowo: Berhentinya Gibran, Pengalihan Isu, dan Rakyat yang Menanggung Beban

Rungkad: Kemarin ada yang bertanya kepada saya, apakah kemunduran Gibran dari jabatan wapres itu berakibat buruk pada demokrasi kita? Saya lupa apa jawaban saya. Tapi pertanyaannya mengusik saya sehingga saya tetap ingat. Tentu, pertanyaan ini mengandaikan kita masih punya demokrasi. Masalahnya, apakah kita masih punya?
Orang mudah sekali lupa. Para politisi tahu persis itu. Orang fokus pada masa kini. Dan sebagian besar tidak peduli pada masa depan karena fokusnya adalah masa kini. Tentu orang menabung, investasi, beli asuransi, dan lain sebagainya untuk masa depan. Namun masa depan yang dilihat dari masa kini.
Orang lupa bagaimana anak ini naik ke puncak kekuasaan. Lupa bahwa bapaknya dan pamannya mengutik-utik konstitusi. Lupa bahwa bapak yang sekarang berkuasa ini memakai dia sebagai 'gimmick' untuk menarik pemilih.
Lupa bahwa bapaknya Gibran yang bernama Jokowi itu menjadikan anak ini sebagai semacam 'sacrifical lamb' atau domba persembahan untuk korban bakaran. Dan, begitu jugalah dia di kursi kekuasaan -- menjadi semacam domba (kambing, kalau Anda suka). Hanya bisa nyengir sana-dan sini. Sama sekali tidak menunjukkan perbawa dari singgasana yang dia duduki. Dan kemudian, orang lupa bahwa Jokowi dan Prabowo adalah orang yang paling bertanggungjawab atas semua ini.
Jokowilah, untuk kepentingan memelihara pengaruh atas kekuasaannya, yang mengangkat Prabowo kembali dan memberinya kekuatan politik. Dan, Prabowolah yang kemudian memanfaatkan nafsu berkuasa Jokowi ini untuk kembali berkuasa. Jadi, benar sekali gerundelan para pendukung Jokowi sekarang ini, "Anda tidak ada Gibran, Prabowo tidak akan jadi presiden!" Mereka pikir, Jokowi akan terus berkuasa lewat Gibran.
Dan, Prabowo tidak bermain dalam arena berpikir yang sama. Dia sudah lima kali berusaha menjadi presiden. Dan, kalah! Kali kelima, dia berhasil karena bantuan Jokowi. Jika Anda, misalnya, sudah empat kali berusaha mendapatkan sesuatu, dan mencurahkan semua daya upaya untuk itu, ketika sudah dapat, Anda mau berbagi?
Dan gebleknya lagi, orang-orang pada percaya bahwa Jokowi akan punya pengaruh terhadap Prabowo. Ini adalah kelanjutan pemerintahan Jokowi. Ini yang sering kita dengar pada saat kampanye Pilpres lalu, bukan? Lupa?
Dulu, saban ditanya soal ini, jawab saya: tolol aja kalo percaya bahwa Prabowo akan tunduk pada Jokowi. Memang dia akan sowan, tampak baik-baik di depan publik atau di depan Jokowi. Sampai sekarang pun masih. Dia masih peluk Gibran seperti anaknya.
Kekuasaan itu brutal, Sodara-sodara! Tidak akan dia mau berbagi. Apalagi untuk orang yang sudah sekian lama menginginkannya. Di belakang, di balik punggung dia sudah mengasah pisau. Untuk sacrifical lamb ini!
Ketika ada jendral-jendral polisi ditangkap karena kasus penyadapan, saya sudah merasa, inilah saatnya. Kasus ini menjadi dalih. Dan ini semua sduah dipersiapkan dengan baik. Pasukan dalam jumlah amat besar disiapkan di Jakarta. Dalih lain? Akan ada demo! Benar ada demo. Ada yang mengorganisir.
Pertunjukan kekuatan ini hampir berbarengan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung. Persis. Dan Gibran beserta bapaknya juga tahu. Dia berusaha melakukan nego dengan Prabowo dengan datang ke istana. Prabowo dengan kebapakan menerima dia selama 2,5 jam. Dan ketika Gibran keluar dari pertemuan itu dia berkata, "Pak Prabowo mendukung kalau saya akan membuktikan ijasah saya di PTUN."
Dan, segera saja, Yusril serta Syahganda (Bakom), dua orang di kabinet Prabowo memperjelas posisi Prabowo. Yusril mengatakan, tidak bisa. Putusan MK dan MA itu final! Syahganda menegaskan tidak ada dukungan Prabowo. Demi melihat ini, DPR segera bergerak. 120 orang menandatangani hak menyatakan pendapat. Proses pemaksulan dimulai.
Skak mat. Selesai sudah. Gibran out. Tidak ada lagi jalan keluar.
Sodara, ini dari luar kelihatan sebagai proses yang sangat alamiah bukan? Wakil presiden mengundurkan diri. Dan, koor kesedihan di orkestrasi. Orang tiba-tiba bersimpati pada Gibran. Dan, indahnya, orang tidak menyalahkan Prabowo juga. Prabowo comes clean! Dia bersih. Seolah-olah dia tidak ada hubungan sama sekali dengan mundurnya Gibran.
Namun, sebagai orang yang punya mata yang memang dilatih untuk memahami persoalan-persoalan kekuasaan, sulit bagi saya memahami ini berdiri sendiri. Sulit untuk saya memahami bahwa ini semua terjadi seolah-olah seperti sebuah 'kecelakaan.'
Proses penjungkalan Gibran terjadi sangat rapi. Publik harus terharu. Jokowi dan Gibran harus dibuat menyerah total tanpa mereka bisa menyalahkan siapapun. Publik harus tenang. Namun di sisi yang lain, pasukan militer harus disiagakan. Sekaligus juga sebagai deterrence dan pertunjukan kekuatan kepada Jokowi dan orang-orangnya: permainan sudah beda.
Dan, apa yang tampak jenius dua tahun lalu, yakni mendudukkan Gibran supaya Jokowi tetap punya pengaruh dalam menjalankan pemerintahan, tampak super bego sekarang ini! Pelajarannya sederhanya: dalam permainan kekuasaan, jangan sekali-sekali menyerahkan kekuasaan tanpa alat kontrol terhadapnya.
Pertanyaannya kemudian: Mengapa baru sekarang? Mengapa Gibran dan Jokowi tidak disingkirkan dari kemarin-kemarin? Ada banyak faktor. Pertama, soal popularitas Prabowo yang anjlok. Berbagai survei memperlihatkan bahwa publik menilai Prabowo punya kinerja yang buruk. Program MBG tetap meracuni anak-anak. Program Kopdes memangkas pelayanan sosial ke desa-desa. Dan yang paling penting soal hidup yang makin susah untuk rakyat kebanyakan.
Kedua, Jokowi mulai bergerak. Dia mulai membesarkan partainya. Dia figur politik yang masih populer di kalangan rakyat bawah. Orang masih ingat bahwa dia adalah presiden yang paling rajin membagikan bantuan-bantuan -- seperti layaknya politisi: membagikan uang yang bukan miliknya. Ini memberikan ancaman tersendiri untuk Prabowo.
Ketiga, Prabowo membutuhkan pengalihan perhatian dari semua soal dan carut marut ekonomi serta kegagalannya mengelola berbagai soal di negeri ini. Empat hari yang lalu, koran The New York Times, mengeluarkan artikel berjudul "The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad." Demikian buruknya keadaan Indonesia. Sedikit drama dan sedikit pertunjukkan kekuatan, akan membuat dia tetap bertahan di kekuasaan.
Lalu, bagaimana dengan demokrasi kita? Nah, inilah yang menjadi soal. Kita sebenarnya sudah tidak lagi punya demokrasi. Semua ini adalah permainan para elit di Jakarta. Gibran out, kemudian beberapa pemain di tingkat elit mulai bermanuver. Mereka juga melihat bagaimana kekuasaan makin terakumulasi di tangan Prabowo.
Ini semua adalah problem Jakarta. Entah ada Gibran atau tidak, ekonomi tidak akan membaik. Bursa saham akan tetap sekian, rupiah akan terus melemah, hidup akan terus makin susah.
Tidak ada elit politik Indonesia yang benar-benar peduli pada rakyat. Mereka hanya peduli pada kekuasaannya sendiri -- peduli pada apa yang bisa diambil. Sebanyak-banyaknya! Ini tidak terjadi hanya pada politisi sipil. Juga pada elit militer, polisi, birokrasi. Semuanya!
Apakah ada alternatif? Sistem politik dan desain kenegaraan yang dibuat saat ini membuat segelintir elit politik hidup sangat, sangat nyaman. Hari ini keluarga dari Menteng berkuasa, besok keluarga dari Kebayoran, besoknya keluarga dari Menteng lagi. Sementara, keluarga-keluarga dari Pantai Indah Kapuk memodali ini semua.
Sodara-sodara, kalau Anda juga nyaman dengan situasi ini, selamat. Ini akan berlangsung terus. Namun, jika Anda punya sedikit pikiran kritis, Anda perlu bertanya: siapa yang harus membeayai semua ini? Menteri Keuangan baru saja mengeluh. Uang pendapatan pajak kurang Rp 514 triliun. Anda kira, Prabowo, Jokowi, Gibran, Sugiono, Sudaryono, Yusril, Syahganda, Puan, Amran, Zulhas, Bahlil, Airlangga, Agus Subiyanto, Suyudi, atau para elit di atas sana, yang akan menalangi itu?
The bucks will end with you! Beaya-beayanya, Andalah yang menanggungnya. Siap-siaplah bekerja untuk kemuliaan mereka semua, Sodara-sodara! Made Supriatma, Peneliti Sosial dan Politik