.png)
Cogoipa, Ternate-Senin, 10 Agustus 2026, menjadi hari bersejarah bagi keluarga besar Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Maluku Utara. Bertempat di Royal Resto, Aswar Salim bersama jajaran pengurus Dewan Pengurus Daerah (PD) SP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara resmi dilantik. Prosesi pelantikan berlangsung sukses dan penuh kebahagiaan, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting.
Tampak hadir dalam acara tersebut pengurus nasional SPSI, Wakil Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Maluku Utara, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan pengurus SPSI tingkat perusahaan, jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta undangan lainnya.
Usai pelantikan, Aswar Salim menyampaikan komitmennya untuk memassifkan organisasi serikat pekerja hingga ke tingkat kabupaten dan perusahaan.
"Fokus utama kami adalah membentuk Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 9 kabupaten/kota se-Maluku Utara. Sebab, hingga saat ini yang baru resmi definitif adalah Kabupaten Halmahera Tengah. Selanjutnya, DPC yang terbentuk akan membentuk pengurus di tingkat perusahaan," ujarnya tegas.
.png)
Selain penguatan struktur organisasi, Aswar juga menyoroti pentingnya pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi. Menurutnya, hal ini menjadi tuntutan mendesak yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
"Kami mendorong agar Dewan Pengupahan segera dibentuk. Dengan begitu, penetapan upah ke depan dapat melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan melibatkan semua pihak," tuturnya.
Tak berhenti di situ, Aswar juga menyinggung persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai krusial. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Kasim Abdullah, Ketua SPSI PT WBN, yang mengungkapkan bahwa langkah-langkah mitigasi telah dilakukan.
"Kami sudah menyampaikan persoalan ini langsung ke Kementerian ESDM, Ketua SPSI Nasional, dan berbagai pihak terkait. Jika RKAB tidak segera dipastikan, maka puluhan ribu buruh terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampaknya, pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Ini harus segera dicarikan solusi," tegas Aswar.
Di akhir wawancara, Aswar Salim juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan upah sektoral di Maluku Utara. Menurutnya, perjuangan tersebut akan dilakukan melalui pembentukan Dewan Pengupahan, agar upah sektoral dapat naik dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh para buruh. (*)