Oleh : Abd. Rahim Odeyani
(Sekretaris Wilayah NasDem Maluku Utara)
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menuntut refleksi yang lebih mendalam mengenai arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan tidak hanya sebatas kedaulatan politik, tetapi juga kemampuan rakyat untuk berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi dan sosial, terbebas dari jerat ketergantungan.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Belum Menyentuh Akar Masalah
Maluku Utara kerap mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi berkat sektor pertambangan. Namun, angka statistik yang megah tersebut sering kali menjadi paradoks, sebab pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya menyentuh dan menyelesaikan akar permasalahan mendasar yang dihadapi oleh rakyat di Bumi Maluku Utara khususnya yang berada di lingkar tambang.
Kemegahan angka makroekonomi tidak sejalan dengan realitas sosial di tingkat tapak. Tingginya pertumbuhan ekonomi kerap terpusat di sektor ekstraktif tanpa diiringi oleh pemerataan kesejahteraan yang menyentuh kantong-kantong kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, serta minimnya akses penciptaan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Akibatnya, rakyat masih bergulat dengan masalah ketergantungan dan kerentanan ekonomi sehari-hari.
Hilirisasi Nikel : Dari Menara Gading ke Ekonomi Kerakyatan
Mega-proyek hilirisasi nikel di Maluku Utara selama ini berjalan eksklusif di balik pagar kawasan industri. Realitas ini memunculkan kekhawatiran klasik, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kesenjangan ini terlihat nyata ketika sebagian besar kebutuhan rantai pasok industri mulai dari logistik, pangan, hingga perlengkapan penunjang didatangkan secara masif dari luar daerah, alih-alih memberdayakan potensi lokal.
UMKM sebagai Mitra Strategis Rantai Pasok Industri
Agar hilirisasi membawa efek berganda (multiplier effect) yang adil dan menjawab persoalan akar rumput, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal harus ditempatkan sebagai mitra strategis, bukan sekadar penonton. Kemitraan ini mencakup :
- Penyediaan Pangan dan Konsumsi : Memenuhi kebutuhan harian ribuan tenaga kerja di kawasan industri secara langsung dari hasil tani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
- Pengadaan Barang Operasional : Melibatkan industri kecil dan menengah dalam penyediaan kebutuhan penunjang kerja sehari-hari.
- Jasa Logistik : Memberikan ruang bagi penyedia jasa angkutan lokal untuk mengambil bagian dalam distribusi rantai pasok.
Langkah Nyata Pemerintah dan Korporasi
Kemandirian ekonomi dan penyelesaian akar masalah kerakyatan tidak akan tercapai tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas. Pemerintah wajib menghadirkan aturan yang mewajibkan korporasi besar melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri. Di sisi lain, industri besar tidak boleh sekadar menyumbang angka pertumbuhan statistik yang megah, melainkan harus nyata menghidupkan ekonomi rumah tangga warga Maluku Utara secara berkelanjutan.
Keadilan ekonomi sejati bukan tentang terjebak pada euforia pertumbuhan statistik semata, atau sekadar memberikan bantuan karitatif jangka pendek.
Keadilan sejati menuntut pemberian akses penuh bagi rakyat untuk berpartisipasi dan menikmati nilai tambah dari kekayaan alam di tanah mereka sendiri.(*)