 |
| Ilustrasi |
Sejak 6 Mei 2024, sebuah peristiwa yang tak hanya tragis, tetapi juga mencengangkan sekaligus menggelitik nalar publik, telah bergulir di bumi Halmahera Tengah. Uang negara senilai lima ratus juta rupiah bukan jumlah yang bisa dianggap remeh di tengah keterbatasan anggaran daerah raib bagaikan ditelan bumi.
Ironisnya, peristiwa ini bukan terjadi di ruang penyimpanan yang terkunci rapat, bukan di brankas berlapis baja, melainkan di halaman kantor Bupati, tepat di dalam mobil Hilux yang terparkir. Di sinilah letak absurditas pertama: bagaimana mungkin aset daerah sebesar itu diletakkan di kendaraan terbuka, seolah-olah uang tersebut tak lebih berharga dari sekadar barang titipan?
Publik kemudian disuguhi narasi bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Polres Halmahera Tengah. Namun, alih-alih kejelasan, yang muncul justru pernyataan yang membuat dahi berkerut. Pihak aparat, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab perkara, dengan terus terang mengakui bahwa pihaknya masih tersandung kendala serius dalam mengumpulkan bukti yang cukup.
Pertanyaan kritisnya: di era digital dengan rekaman CCTV di mana-mana, lantas kendala macam apa yang begitu dominan hingga hampir enam bulan berlalu, kasus ini masih berada dalam kabut? Apakah ini soal minimnya alat bukti, ataukah ada kepentingan yang lebih besar yang sengaja melindungi tabir kegelapan ini?
Yang lebih mencengangkan, kasus ini rupanya bukan urusan internal semata. Polda Maluku Utara pun telah menarik perhatian dan konon memberikan atensi khusus. Namun, atensi tanpa progres hanyalah basa-basi institusional.
Publik Maluku Utara, bahkan hingga ke tingkat nasional, kini bukan hanya penasaran, tetapi mulai muak. Mereka tidak hanya menanyakan "siapa pelakunya", tetapi juga "mengapa proses hukum terasa berjalan di tempat?" Keheningan dari aparat penegak hukum justru menjadi bahan bakar spekulasi: apakah ini kelalaian prosedur, atau ada unsur kesengajaan yang sengaja dikaburkan agar momentum penyelidikan mati dengan sendirinya?
Dari hasil penelusuran mendalam yang dilakukan oleh tim cogoipa.online, terlihat adanya pola yang tak kalah mengkhawatirkan dari respons masyarakat sipil. Berbagai elemen civil society anti-korupsi di Maluku Utara memang sempat menggeliat.
Aksi-aksi protes dan pernyataan sikap dilontarkan ke ruang publik. Namun, seperti ombak di pantai, aksi-aksi tersebut datang, menghantam, lalu surut tanpa bekas. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali senyap.
Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah kemunculan mereka hanya sekadar seremonial kepedulian, ataukah ada tekanan baik terang-terangan maupun halus yang memaksa mereka mengubur suara lantangnya? Sebab dalam kasus korupsi atau pencurian negara, diamnya pengawal publik adalah kemenangan terbesar bagi para pelaku.
Fenomena lain yang tak kalah janggal adalah hilangnya jejak pemberitaan. Sejumlah pernyataan sikap dan laporan perkembangan kasus yang sempat dimuat di berbagai media online, kini secara perlahan menghilang dari peredaran.
Banyak tautan berita yang semula bisa diakses, tiba-tiba mati atau berubah menjadi halaman kosong. Ini bukan lagi soal kurangnya liputan, ini adalah gejala pembersihan informasi. Di saat publik haus akan penjelasan, ruang-ruang informasi justru dipangkas. Dan dalam ruang hampa informasi, hanya isu dan fitnah yang tumbuh subur.
Pertanyaan besar yang hingga kini menggantung di angkasa Halmahera Tengah adalah: apakah uang rakyat sebesar Rp500 juta benar-benar hilang karena dicuri, atau ada narasi yang sengaja dibangun untuk menutupi pengelolaan anggaran yang bermasalah?
Dan jika itu benar murni pencurian, mengapa aparat terkesan pincang dalam pengusutannya? Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah ujian kredibilitas bagi seluruh aparatur penegak hukum di Maluku Utara. Jika kasus ini dibiarkan menguap begitu saja, maka itu akan menjadi preseden buruk bahwa uang negara bisa "hilang" dengan mudah, dan pelaku bisa leluasa berjalan bebas di tengah lemahnya penegakan hukum.
Publik tak butuh pernyataan simpatik, mereka butuh tindakan tegas dan transparan. Mereka butuh kepastian, bukan misteri. Jika aparat masih terus berlindung di balik kata "kendala", maka rakyat berhak menafsirkannya sebagai bentuk ketidakmampuan atau lebih buruk lagi ketidakberanian untuk mengusik pihak-pihak tertentu yang mungkin terlindungi di balik kursi kekuasaan.
Waktunya bukan untuk diam, melainkan untuk membongkar seluruh fakta, karena hilangnya uang negara bukanlah tragedi, tetapi pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Dan terhadap pengkhianatan, tak ada kata lain selain tuntutan keadilan yang menggema tanpa henti.(*)